Karsaloka.com , (Ketua Pemuda Tani Indonesia – Kutai Kartanegara).Belajar dari kondisi ekonomi tahun 2016 di mana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi sedikit yang mengakibatkan defisit anggaran, penurunan harga komoditas minyak-gas dan pertambangan-mineral menyebabkan provinsi yang tergantung pada sumber daya alam memberikan dampak yang cukup keras untuk mengurangi pendapatan nasional, setidaknya pada tahun 2015 provinsi seperti Aceh (-0,72%), Riau (0,22%) dan Kalimantan Timur (-1,28%), yang bergantung pada sumber daya alam mengalami pertumbuhan ekonomi dalam jumlah kecil bahkan negatif (BPS: 2016).
Walaupun begitu hingga hari ini, Riau dan Kalimantan Timur adalah provinsi dengan pendapatan yang tinggi, serta mendapatkan investasi besar dari asing (BPS, 2015). Namun, dalam hal pertumbuhan ekonomi cukup rendah, karena ekonomi dari kedua provinsi masih tergantung minyak-gas dan pertambangan cenderung stagnan dan bahkan menurun.
Propinsi yang fokus pada sektor industri komoditas pertanian seperti Sulawesi Tengah (15,56%) dan sekunder atau tersier, terutama sektor pariwisata memiliki dampak langsung pada UKM dan jasa yang padat karya, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Nusa Tenggara Barat (21,24%) (BPS: 2016).
Karena partisipasi pembangunan ekonomi juga dilakukan oleh komunitas usaha kecil-menengah (di mana populasi besar, sehingga perputaran ekonomi terdistribusi). Selain itu, dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, sektor UKM merupakan sektor yang kebal terhadap ancaman krisis ekonomi, karena didasarkan pada pemberdayaan masyarakat (ekonomi padat karya) dan memiliki prinsip pembangunan dari bawah ke atas.
Selain itu, ada yang diperlukan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi alternatif untuk provinsi yang masih bergantung pada minyak-gas dan mineral tambang, terutama komoditas yang sangat bergantung pada sumber daya alam; yang faktanya tidak terbarukan. UKM lebih mengoptimalkan ekonomi rakyat di sektor pariwisata dan kerajinan, dan hal itu perlu didukung.
Selain itu, harus ada pengurangan hambatan yang signifikan dari jarak dan kesenjangan antara produsen dan konsumen, terutama untuk kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi, karena kurang dieksplorasi. Maka hal ini harus dilakukan, jika kita menyadari untuk mempromosikan ekonomi lokal meraih peluang pasar global. Tentu saja, pemerintah harus memfasilitasi dengan infrastruktur dan menyediakan fasilitator untuk transaksi ekonomi. Oleh karena itu, pelanggan global yang kaya bisa membeli barang-barang seni dengan harga tinggi.
Hal ini telah dilakukan oleh Thailand dengan konsep satu Tambon satu produk (OTOP), atau Cina di satu desa satu produk. Jadi setiap desa memiliki spesifikasi produk, beberapa desa menghasilkan baut, mainan, dll. Dan dalam kasus Cina, biaya ekspor akan dibantu oleh pemerintah, sehingga perekonomian rakyat juga berjalan. Mudah-mudahan Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mengadopsi itu, yakni penguatan hilirisasi sektor pertanian dan membangun kekuatan UMKM sebagai pembangunan ekonomi kerakyatan yang nyata. (*)
