Karsaloka.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memulai penyusunan agenda besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menempatkan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama tahun 2026.
Fase awal pelaksanaan RPJMD ini sekaligus menjadi masa transisi pascapandemi yang menuntut kebijakan pembangunan lebih realistis dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menilai bahwa sebelum memperluas jangkauan program, perlu ada pembenahan sistem dan fondasi yang kuat di tubuh birokrasi.
Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang digelar di Tenggarong, Selasa (22/4/2025), arah pembangunan difokuskan pada dua hal utama yakni konsolidasi kelembagaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan pelayanan publik.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyebut bahwa pendekatan tahun pertama ini menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pembangunan lima tahun ke depan. Evaluasi atas program sebelumnya menjadi dasar penyusunan langkah-langkah baru.
Meski Kukar berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024, Edi mengingatkan agar capaian itu tidak membuat lengah. Pemkab diminta menjaga keberlanjutan program sosial dan memperbaiki kualitas layanan secara merata.
Langkah konkret pun disiapkan, mulai dari perbaikan jalan penghubung desa, pembenahan sistem pendataan pembangunan, hingga sinkronisasi program antar dinas.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor dalam menghindari tumpang tindih dan mempercepat hasil.
Dalam forum itu, Edi menyampaikan empat poin penting, salah satunya adalah pentingnya menjaga iklim kondusif di masyarakat agar seluruh program pembangunan berjalan lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi warga selama masa pemerintahannya.
“Pembangunan tidak akan pernah selesai dalam satu periode. Karena itu, semangat kolaboratif harus dijaga agar perubahan yang sudah dimulai bisa terus dilanjutkan,” pungkasnya. (ADV/Farid)
