Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi memulai proses penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (RIPKHD) Tahun 2025–2029 melalui kegiatan Kick Off Meeting yang digelar di Ruang Bengkirai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Jl. KH Ahmad Dahlan, Panji, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Kamis (17/7/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono yang menegaskan pentingnya RIPKHD sebagai kompas pembangunan berkelanjutan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Kutai Kartanegara memiliki kekayaan hayati yang tinggi, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan konservasi yang nyata.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan panduan kebijakan yang harus terintegrasi dalam pembangunan daerah. Kita harus bergerak bersama untuk menjaga kekayaan hayati demi masa depan generasi,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan .
DLHK Kukar, melalui paparan tim teknis menjelaskan bahwa penyusunan RIPKHD mengacu pada berbagai peraturan, termasuk UU No. 32/2024 dan Instruksi Presiden No. 1/2023. Dokumen ini akan memetakan 15 tipe ekosistem utama di Kukar, termasuk hutan rawa gambut dan ekosistem mangrove.
Beberapa pihak yang terlibat juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan rencana ini. Selain itu, dokumen perencanaan di tingkat kabupaten perlu diselaraskan dengan dokumen provinsi agar tidak tumpang tindih. Konsultasi publik dan penggabungan RIPKHD ke dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2025–2029 juga akan menjadi bagian penting dari tahapan ini.
Sekda Sunggono juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan rencana ini.
“Dengan semangat kerja sama dan kolaborasi semua pihak, kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk menentukan arah pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Kutai Kartanegara secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.(AuliaRS)
