Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Ratusan masyarakat adat menggelar aksi damai di depan Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar), Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Senin (25/8/2025). Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Thomas Fasenga ini diikuti sekitar 250 orang. Mereka menuntut pencopotan Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra yang dinilai arogan, serta meminta aparat kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap warga adat.
Massa membawa sejumlah spanduk yang berisi penolakan arogansi aparat, cabut izin perusahaan, hingga seruan “Hentikan Intimidasi dan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat.” Orasi pun bergantian dilakukan oleh perwakilan massa.
“Kami hadir di sini memperjuangkan tanah leluhur yang dirampas perusahaan. Polisi selama ini hadir bukan untuk rakyat, tapi untuk korporasi. Kami menuntut keadilan,” teriak salah satu orator.
Selain menuntut pencopotan Kapolres Kukar, massa juga mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk memutasi Kabag Ops, Kasat Reskrim, dan penyidik Polres Kukar yang dianggap kerap berpihak pada perusahaan tambang dan perkebunan. Mereka juga meminta Kapolres dijatuhi denda adat karena dinilai melecehkan anggota DPD RI asal Kaltim, Dr. Yulianus Henock Sumual.
Sekitar pukul 11.00 Wita, massa akhirnya ditemui Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro bersama Ketua DAD Kaltim Viktor Juang, anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual, Bupati Kukar, serta Kapolres Kukar.
Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya menampung semua aspirasi masyarakat.
“Beberapa hal sudah kita bahas, dan tentu akan kami tindaklanjuti. Penyelesaian masalah ini tidak hanya di tingkat kabupaten atau provinsi, tapi akan kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada masyarakat yang tetap menjaga kondusifitas,” kata Irjen Endar.
Soal tudingan kriminalisasi warga, ia menegaskan akan dilakukan evaluasi.
“Sudah ada sejumlah laporan dari masyarakat maupun perusahaan. Semua akan kita lihat satu per satu agar langkah hukum yang diambil benar-benar bijak,” ujarnya.
Irjen Endar juga memastikan pergantian Kapolres Kukar merupakan keputusan Mabes Polri.
“Kapolres lama dievaluasi dan diganti karena dinilai kurang tepat memimpin di Kukar. Harapan kami, pejabat baru bisa lebih komunikatif dan membawa kebaikan bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DAD Kaltim Viktor Juang mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan daerah.
“Mari kita percayakan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Apa yang disampaikan Kapolda menjadi angin segar bagi kita semua,” ucapnya.
Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan masyarakat adat.
“Saya akan membela masyarakat sampai ke pusat. Kita sudah mendengar janji Kapolda, mari kita tetap tenang dan bersama-sama mengawal penyelesaiannya,” katanya.
Aksi damai tersebut ditutup dengan penyerahan denda adat kepada PT BDAM. Setelah itu, massa bubar dengan aman dan tertib sekitar pukul 12.40 Wita.(AuliaRS)
