Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, menyoroti keterbatasan akses layanan pengaduan tenaga kerja usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara, Senin (30/3/2026).
Dalam sidak tersebut, ia menemukan bahwa layanan pengaduan ketenagakerjaan, termasuk persoalan tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR), belum didukung sistem hotline yang mudah diakses masyarakat luas. Kondisi ini dinilai menjadi kendala utama bagi para pekerja dalam menyampaikan keluhan secara cepat dan efektif.
“Kalau kita tidak sidak, kita tidak tahu ternyata belum ada hotline center. Padahal ini penting agar semua pekerja bisa mengadu tanpa harus datang langsung,” ujarnya.
Menurut Rendi, keterbatasan ini sangat dirasakan oleh pekerja yang berada di wilayah terpencil seperti Samboja, Kota Bangun, hingga Tabang. Ia menilai biaya transportasi dan waktu yang harus dikeluarkan sering kali tidak sebanding dengan nilai aduan, terutama untuk kasus-kasus kecil.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan segera menyediakan layanan pengaduan berbasis nomor WhatsApp yang dapat diakses seluruh pekerja di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi agar layanan tersebut diketahui secara luas.
“Kita siapkan nomor yang bisa langsung dihubungi. Jadi aduan masyarakat bisa cepat sampai dan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dapat semakin optimal dan merata.(AuliaRS)
