Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat merespons potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tambang dengan menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari membuka layanan pengaduan hingga program alih profesi bagi pekerja terdampak.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan pemerintah daerah berupaya agar tenaga kerja lokal menjadi pihak terakhir yang terdampak jika terjadi pengurangan karyawan. Selain itu, perusahaan didorong memberikan pembekalan bagi pekerja yang berpotensi terkena PHK.
“Jika pengurangan karyawan terjadi tanpa adanya alternatif penghidupan, maka hal itu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya saat acara puncak perayaan Nyepi di Desa Kerta Buana, Jumat (3/4/2026).
Ia menyebut, saat ini perusahaan tambang juga tengah memformulasikan kebijakan agar PHK tidak terjadi secara masif. Pemerintah daerah pun melakukan pemantauan ketat guna mencegah dampak sosial yang lebih luas.
Aulia menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga angka pengangguran terbuka tetap terkendali, serta menahan laju kenaikan angka kemiskinan yang berada di kisaran enam persen.
“Kami tidak anti kritik dan tidak anti diskusi. Informasi apa pun dari lapangan silakan disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar, Dendy Irwan Fahreza, menyampaikan strategi mitigasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi penurunan sektor batu bara.
Salah satunya dengan mendorong peralihan pekerja menjadi pelaku usaha melalui pelatihan, pemberdayaan, serta bantuan modal. Program ini akan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti dinas pertanian, perkebunan, koperasi, UMKM, hingga pariwisata.
Menurut Dendy, pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian modal, tetapi juga pelatihan serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pelaku usaha juga akan difasilitasi akses pembiayaan melalui program Kredit Kukar Idaman dengan bunga nol persen.
“Langkah ini kami siapkan agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan meski terjadi penurunan di sektor tambang,” jelasnya.
Strategi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lintas OPD yang dijadwalkan pekan ini, guna merumuskan langkah konkret dalam menekan angka pengangguran di Kukar.(AuliaRS)
