Karsaloka.com, Samarinda – Anggaran laundry sebesar Rp450 juta per tahun dalam SIRUP 2026 Pemprov Kaltim menuai sorotan. Pemerintah menegaskan, anggaran tersebut bukan hanya untuk pakaian kepala daerah, melainkan mencakup kebutuhan kebersihan berbagai fasilitas resmi.
Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengatakan istilah laundry dalam dokumen pengadaan sering disalahartikan karena publik hanya melihat judul kegiatan.
“Laundry itu bukan hanya pakaian, di dalamnya termasuk karpet, gorden, sprei, bed cover, sarung kursi, sampai perlengkapan musala,” ujar Astri saat jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, layanan tersebut digunakan untuk menunjang operasional sejumlah fasilitas, seperti rumah jabatan, VIP Room, Pendopo Lamin Etam, Gedung Olah Bebaya, musala, hingga Guest House Lamin Etam.
Menurut Astri, meningkatnya penggunaan gedung milik pemerintah berdampak langsung pada kebutuhan jasa kebersihan. Sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, kegiatan perangkat daerah yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas pemprov.
“Sekarang hampir semua kegiatan perangkat daerah dilakukan di gedung-gedung milik pemprov. Otomatis beban operasional, termasuk kebersihan, ikut meningkat,” katanya.
Ia mencontohkan, musala Lamin Etam yang digunakan setiap hari memerlukan pencucian rutin perlengkapan ibadah. Begitu pula Guest House Lamin Etam yang memiliki sekitar 10 kamar dan hampir selalu terisi.
“Di Guest House itu ada sekitar 10 kamar. Hampir setiap hari digunakan, jadi standar kebersihannya harus dijaga seperti hotel,” ucapnya.
Hingga Mei 2026, realisasi anggaran disebut telah mendekati 50 persen, seiring tingginya intensitas kegiatan sejak awal tahun.
“Jangan lihat angkanya saja, tapi volumenya. Kegiatan kami ini hampir tidak berhenti dari Januari,” kata Astri.
Ia juga menegaskan perbedaan antara belanja pemeliharaan dan jasa laundry dalam struktur anggaran.
“Kalau gorden rusak atau perlu diperbaiki, itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci, itu jasa laundry. Jadi tidak bisa disamakan,” jelasnya.
Meski begitu, Astri mengakui penyajian informasi dalam dokumen pengadaan masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan tafsir keliru.
“Ke depan akan kami perjelas lagi. Supaya tidak hanya tertulis laundry, tapi rinciannya langsung terlihat,” ujarnya.
Di tengah sorotan publik, ia memastikan seluruh penggunaan anggaran telah melalui mekanisme pengawasan oleh lembaga berwenang.
“Di negara ini, satu juta rupiah saja pasti diperiksa. Apalagi ini. Semua ada mekanismenya,” tegasnya.(AuliaRS)
