Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian. Hal ini dipengaruhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai alokasi transfer ke daerah.
Akibat kebijakan tersebut, pendapatan daerah berkurang Rp314,9 miliar menjadi Rp11,8 triliun. Belanja daerah juga turun Rp648,96 miliar menjadi Rp11,35 triliun. Pergeseran anggaran diarahkan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan PBPU, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, kebutuhan dana pemungutan suara ulang (PSU), pengangkatan PPPK, serta pembentukan koperasi desa dan kelurahan.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan penyesuaian ini tidak menambah pembangunan fisik, melainkan difokuskan pada kewajiban dan kegiatan yang mendesak.
“Banyak hal yang terjadi pada tahun 2025 di luar prediksi kita semua. Pertama, ada efisiensi, kemudian juga ada PSU, yang semuanya cukup menguras energi, termasuk energi keuangan Kutai Kartanegara. Intinya, anggaran Kukar secara menyeluruh berkurang menjadi Rp11 triliun, padahal sebelumnya bisa lebih dari itu, bahkan mendekati Rp12 triliun,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (29/9/2025).
Rendi menambahkan, pergeseran anggaran diarahkan pada program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya penambahan beasiswa sekitar Rp50–70 miliar.
“Kami pastikan tidak ada tambahan infrastruktur bangunan pada perubahan ini. Fokusnya lebih pada kewajiban kita untuk menuntaskan tahun 2025 agar seluruh program berjalan dengan baik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun bidang lainnya,” tegasnya.
Ia berharap pada tahun 2026 kondisi keuangan daerah kembali stabil sehingga pembangunan Kukar dapat lebih optimal.(AuliaRS)
