Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 akan dijalankan lebih efisien dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Asisten III Setdakab Kukar, Dafip Haryanto, usai rapat paripurna DPRD Kukar tentang tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi, Senin (29/9/2025).
“Pada prinsipnya, pemerintah daerah menerima masukan dan saran yang disampaikan seluruh fraksi. Semua itu akan ditindaklanjuti dalam proses sebelum persetujuan bersama. Harapannya, belanja dalam APBD Perubahan lebih efisien, tepat sasaran, serta benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dafip menjelaskan, fokus utama APBD Perubahan 2025 adalah penambahan beasiswa dan pembangunan infrastruktur dasar. Program yang sifatnya wajib tetap dijalankan, sementara kegiatan yang belum terlalu mendesak akan ditunda agar anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
“Untuk belanja modal, beberapa program yang belum prioritas ditunda. Anggarannya dialihkan untuk menambah beasiswa serta memenuhi kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran utang dan penyelesaian pembangunan yang tertunda,” jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Bupati, program hibah dan beasiswa akan mendapat perhatian lebih. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memilah program sesuai urgensi dan hasil review Inspektorat.
Selain soal efisiensi, Pemkab Kukar juga akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang ditempuh antara lain digitalisasi layanan dan pembayaran pajak, pengawasan wajib pajak, hingga kerja sama dengan perbankan dan fintech. Pemkab juga berusaha mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengembangkan potensi PAD dari sektor non-SDA, seperti pariwisata dan UMKM.
Dafip menegaskan, program bantuan sosial untuk petani, nelayan, UMKM, hingga masyarakat kecil tetap berjalan. APBDP 2025 juga diarahkan untuk mendorong pembangunan desa, pemberdayaan UMKM, sampai pelatihan tenaga kerja.
“Semua masukan dari fraksi DPRD kami terima sebagai bahan perbaikan. Pemerintah berkomitmen melaksanakan APBDP 2025 secara transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(AuliaRS)
