Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) sekaligus Evaluasi Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri pada Selasa (22/7), di Aula Bappeda Kukar, Tenggarong.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kukar. Hadir pula Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, bersama Asisten I Akhmad Taufik Hidayat dan Asisten II Ahyani Fadianur Diani.
Rakordal ini menjadi momen penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan selama enam bulan pertama berjalan, termasuk apa saja hambatan yang muncul di lapangan.
Dalam arahannya, Bupati Aulia mengingatkan pentingnya kerja sama antardinas dan perangkat daerah. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang diperkirakan tidak sesuai target tahun ini, sementara ada sejumlah belanja wajib yang belum dianggarkan.
“Kalau tidak kita sesuaikan, bisa-bisa anggaran kita defisit. Jadi belanja harus disesuaikan dengan kondisi pendapatan. Kita harus lebih hemat dan teliti dalam menggunakan anggaran,” kata Aulia.
Ia juga mengingatkan agar penghematan anggaran tidak berdampak pada pelayanan masyarakat. Pemangkasan anggaran, menurutnya, sebaiknya difokuskan pada biaya operasional dan kegiatan penunjang, bukan pada hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Selain itu, Bupati Aulia juga meminta seluruh OPD dan camat agar menyusun kembali prioritas pembangunan dengan mengacu pada visi dan misi daerah, yaitu dari Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik.
“Program-program yang disusun harus sesuai dengan standar pelayanan minimal dan disesuaikan juga dengan rencana rasionalisasi anggaran di perubahan APBD. Jangan sampai perencanaan tumpang tindih atau tidak jelas arah dan tujuannya,” tegasnya.
Aulia juga meminta agar laporan pengendalian dan evaluasi disusun secara lebih rinci, berdasarkan kebijakan dan sumber usulan seperti Program Dedikasi, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hibah, bansos, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Untuk memastikan target kinerja bisa tercapai, Bupati mendorong setiap perangkat daerah membentuk tim evaluasi yang solid dan diisi oleh orang-orang yang kompeten. Ia juga menekankan pentingnya peran instansi seperti Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih akuntabel.
“Sekarang Pemkab juga sedang menyiapkan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja, yang nantinya akan dikaitkan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ujar Aulia menutup arahannya.
Dengan sinergi yang kuat dan penggunaan anggaran yang lebih efisien, Pemkab Kukar berharap pembangunan di semester kedua tahun ini bisa berjalan lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Adv/Diskominfokukar)
