Karsaloka.com, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meninjau lahan pertanian di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kamis (23/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan rencana pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi berjalan sesuai kebutuhan petani.
Aulia mengatakan, dari hasil tinjauan di lapangan, terdapat sekitar 200 hektare lahan yang tidak bisa ditanami karena sering tergenang banjir. Kondisi itu memerlukan intervensi melalui proses normalisasi aliran air yang membawa limpasan ke kawasan pertanian warga.
“Iya, hari ini kami meninjau lokasi di daerah Loa Ipuh. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kawasan ini terdapat sekitar 200 hektare lahan yang tidak bisa dilakukan proses penanaman karena sering terdampak banjir. Kondisi tersebut memerlukan intervensi, terutama melalui proses normalisasi terhadap aliran air atau sungai yang membawa air ke kawasan ini,” ujarnya.
Menurut Aulia, hasil tinjauan menunjukkan bahwa kebutuhan normalisasi sudah mendesak. Langkah tersebut sejalan dengan semangat program Kukar Idaman Terbaik yang menekankan penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan tidur agar kembali produktif.
“Dari hasil tinjauan hari ini, memang terlihat bahwa normalisasi itu sangat dibutuhkan. Sesuai dengan semangat Kukar Idaman Terbaik, kami ingin memperkuat sektor pertanian melalui optimalisasi lahan, baik dengan membuka lahan baru maupun mengoptimalkan lahan yang sudah ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, fokus pemerintah bukan pada pembukaan lahan baru, melainkan menghidupkan kembali lahan yang belum produktif. Dari total 17 ribu hektare sawah di Kutai Kartanegara, sekitar 13 ribu hektare telah tertanam aktif, sementara sisanya masih belum termanfaatkan maksimal.
“Jumlah petani kita terbatas, jadi fokusnya bukan membuka lahan baru, tetapi mengoptimalkan lahan yang belum produktif. Dari total sekitar 17 ribu hektare sawah di Kutai Kartanegara, masih ada sekitar 200 hektare di lokasi ini yang belum teroptimalkan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa perencanaan teknis sudah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti dengan kebijakan konkret agar normalisasi bisa segera terealisasi.
“Tadi kami sudah melihat langsung dan langkah intervensinya juga sudah disepakati. Perencanaannya telah disusun oleh teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum. Sekarang tinggal menunggu intervensi kebijakan dan goodwill-nya. Kehadiran kami hari ini merupakan bentuk komitmen itu,” katanya.
Selain di Loa Ipuh, kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Jahab. Karena itu, intervensi pemerintah akan difokuskan pada pengairan dan pembangunan jalan usaha tani sebagai infrastruktur pendukung kegiatan pertanian.
“Selain di Loa Ipuh, kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Jahab. Jadi, ke depan intervensi kita di bidang pertanian akan difokuskan pada sektor pengairan dan pembangunan jalan usaha tani. Jalan yang kita tinjau hari ini juga termasuk bagian dari jalan usaha tani yang berfungsi membawa hasil panen dari lahan ke luar area pertanian,” jelasnya.
Aulia menambahkan, pelaksanaan pembangunan irigasi dan peningkatan jalan tersebut akan dimulai tahun depan. Program itu telah masuk dalam penganggaran tahun 2026 dengan estimasi biaya antara Rp8 hingga Rp10 miliar.
“Pelaksanaannya akan dimulai tahun depan, karena sudah masuk dalam proses penganggaran tahun 2026 yang saat ini sedang kita finalisasi. Tadi juga hadir Ibu Anggota DPRD, Ibu Fadlon, yang kami minta untuk ikut mengawal agar program ini masuk dalam pembiayaan tahun depan. Anggarannya berkisar antara 8 hingga 10 miliar rupiah, sesuai laporan dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan perencanaan yang telah dibuat,” tutupnya.(AuliaRS)
