karsaloka.com, KUKAR – Program bantuan Rp50 juta per RT yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjelma menjadi penggerak partisipasi warga di Desa Rapak Lambur.
Kuncinya bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan cara desa mengelolanya: terbuka, ketat, dan melalui proses musyawarah.
Berbeda dengan model langsung serah terima uang, pemerintah desa menetapkan sistem berbasis pengajuan dan pelaporan.
Semua kegiatan harus direncanakan bersama, disahkan melalui forum RT, lalu diawasi pelaksanaannya.
Kepala desa Rapak Lambur, Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa dana publik harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya demi hasil, tetapi untuk menumbuhkan budaya transparansi.
Kemudian, alasan dirinya memilih pendekatan disiplin sebagai fondasi, meskipun sempat mendapat anggapan keras, pendekatannya terbukti ampuh meminimalkan penyalahgunaan dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
“Kami tidak memberikan uang langsung ke ketua RT, karena berdasarkan pengalaman, kalau tanpa pengawasan, banyak yang tidak terlaksana dengan baik,” katanya.
Bukti nyata terlihat di lingkungan. Poskamling, kegiatan kebersihan, dan insentif untuk petugas lingkungan kini bisa berjalan lancar. Bahkan sebagian dana disimpan dalam kas desa sebagai dana penyangga kebutuhan administratif.
Warga pun mulai aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, menandai bahwa program ini bukan hanya soal uang, tapi juga pemberdayaan. Peningkatan alokasi dana tahun ini makin memperkuat ruang gerak RT dalam merancang kegiatan berbasis kebutuhan lokal.
“Saya memang dari awal menerapkan hal itu. Meskipun orang bilang saya keras, tapi saya tidak mau itu jadi sesuatu yang tidak baik,” tegas Yusuf.
Ia berharap sistem ini bisa menginspirasi desa lain, karena program hanya akan bermakna bila manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.
“Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Kalau dikelola dengan benar, hasilnya bisa dilihat langsung di lingkungan masing-masing,” tutupnya. (ADV/Farid)
