Karsaloka.com , KUKAR – Dalam rangka menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Dewan Pengurus Pusat Remaong Kutai Menamang (DPP RKM) menggelar pengumuman pemilu damai dan pernyataan sikap.
Kegiatan berlangsung pada Jumat (11/4/2025) di Sekretariat DPP RKM, Menamang, Kecamatan Muara Kaman. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP RKM, Kadir, serta dihadiri oleh pengurus dan anggota organisasi tersebut.
“Deklarasi ini kami laksanakan sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis,”
ujar Kadir dalam berbagainya di hadapan para peserta deklarasi.
Pada momen tersebut, Kadir membacakan tiga poin penting dari pernyataan yang menjadi landasan gerakan pemilu damai oleh DPP RKM.
“Pertama, kami mengajak seluruh masyarakat mensukseskan PSU Pilkada Kukar 2025 dalam suasana yang aman dan kondusif,” tegas Kadir.
Poin kedua dalam pernyataan sikap DPP RKM menyentuh isu-isu strategi nasional, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung di wilayah Kalimantan Timur.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat dalam pembangunan IKN sebagai bentuk cinta dan bakti kepada NKRI,” kata Kadir.
Pernyataan terakhir dari deklarasi ini menyatakan peran aktif masyarakat dalam menjaga bersama aparat keamanan.
“Mari bersama menjadi garda terdepan dan terus bersinergi dengan TNI-Polri demi terciptanya keamanan di wilayah Kukar,” lanjutnya.
Deklarasi yang berlangsung secara sederhana namun khidmat ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat adat dan organisasi lokal dalam mengawal proses demokrasi di Kutai Kartanegara.
Kadir berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat lainnya agar turut menjaga ketenangan selama proses pemungutan suara berlangsung.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025 diselenggarakan berlangsung pada tanggal 19 April 2025. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kukar telah menyiapkan berbagai tahapan teknis agar pelaksanaan PSU berjalan lancar.
Berbagai elemen masyarakat pun mulai bergerak untuk menyukseskan hajatan demokrasi tersebut, termasuk dari organisasi kedaerahan seperti DPP RKM.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri mendukung berbagai inisiatif masyarakat yang mendorong terciptanya situasi politik yang damai.
DPP RKM menegaskan bahwa deklarasi perdamaian ini bukan sekedar seremonial belaka, namun komitmen bersama untuk ikut mengawal PSU hingga selesai.
“Ini bentuk kepedulian kami terhadap masa depan daerah,” tutup Kadir dalam pernyataan terakhir.
