Karsaloka.com, Tenggarong – Menjelang rencana aksi demonstrasi di Kutai Kartanegara (Kukar), jajaran Forkopimda mengikuti video conference (vicon) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Sabtu (30/8/2025) sore. Pertemuan itu digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongonsidi, Tenggarong, dan dihadiri sekitar 20 orang pejabat terkait.
Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri hadir bersama Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar, perwakilan Dandim 0906/Kukar, Kaban Kesbangpol, Kepala Kejaksaan Negeri Kukar, perwakilan BIN, dan unsur Forkopimda lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta semua daerah meningkatkan kewaspadaan pasca terjadinya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah yang dipicu peristiwa di Jakarta hingga menimbulkan korban jiwa.
“Forkopimda bersama jajaran lainnya bertanggung jawab menciptakan perlindungan kepada masyarakat. Hindari pernyataan yang provokatif, tunda kegiatan seremonial yang bisa memicu isu negatif, serta perbanyak program yang pro-rakyat seperti pasar murah. Semua aparat harus responsif, proaktif, tetapi tetap humanis,” tegas Tito.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pihaknya sudah menerima informasi adanya rencana aksi demo di DPRD Kukar pada 1 September 2025.
“Kami berharap seluruh pihak, baik Polres, Kodim, maupun Satpol PP, dapat bersinergi menjaga kondisi tetap aman dan kondusif. Selain itu, kami juga mengingatkan agar potensi penyusupan pihak asing dapat dicegah, serta tokoh-tokoh sentral bisa turun langsung memberikan penanganan,” ucapnya.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Kukar untuk memberi respon yang tepat saat aksi berlangsung.
“Kami berharap semua pihak satu komando, menjaga pengamanan secara baik dan tetap mengedepankan sikap humanis,” katanya.
Kajari Kukar Tengku Firdaus mengingatkan agar pengamanan di lapangan menempatkan personel polwan serta mengantisipasi adanya “penumpang gelap” yang bisa memicu kericuhan.
Hal senada juga disampaikan Gaswil BIN Kukar, Arganta Putra, yang menyebut adanya potensi penyusup dari kelompok provokator. Sementara Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti, menegaskan bahwa rencana aksi memang benar adanya. Isu yang kemungkinan besar akan diangkat adalah krisis pendidikan di Kukar serta pengaruh kebijakan nasional.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu liar, serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan sesuai aturan. Dengan kerja sama semua pihak, Kukar diharapkan tetap aman dan kondusif.(AuliaRS)
