Karsaloka.com, KUKAR – Akses kesehatan kini tak lagi jadi momok bagi masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar).
Tanpa perlu repot mengurus surat rujukan atau memikirkan biaya, warga cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Kemudahan ini bukan sekadar pencapaian administratif. Di baliknya, tersimpan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memastikan bahwa kesehatan bukan hanya hak, tetapi juga jaminan nyata bagi semua lapisan masyarakat.
Langkah Kukar menuntaskan program Universal Health Coverage (UHC) patut dicatat sebagai transformasi besar dalam kebijakan publik.
Dengan kepesertaan BPJS yang bahkan melampaui angka 100 persen, tidak ada lagi warga yang tertinggal dari sistem perlindungan kesehatan.
“Data kepesertaan memang dinamis, tetapi prinsipnya semua warga Kukar sudah tercakup dan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, saat memimpin Forum Kemitraan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan, Rabu (21/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa lonjakan di atas 100 persen disebabkan oleh mobilitas penduduk dan data ganda, namun tidak memengaruhi hak warga untuk tetap dilayani.
Lebih dari sekadar capaian angka, UHC di Kukar dianggap sebagai langkah konkret mewujudkan keadilan sosial dalam sektor kesehatan.
Pemerintah tidak hanya menanggung iuran, tetapi juga mendorong fasilitas pelayanan dan edukasi agar masyarakat memahami apa saja yang menjadi hak dan batasannya.
Sunggono mengingatkan bahwa tidak semua jenis layanan dapat dicover oleh BPJS karena terbentur regulasi nasional. Namun, informasi yang jernih di tingkat layanan akan mencegah terjadinya kesalahpahaman.
“Kita ingin masyarakat paham bahwa layanan ini ada aturan mainnya. Kalau mereka tahu prosedur dan batasannya, maka proses pengobatan pun lebih mudah,” jelasnya.
Pemerintah juga terus memperkuat komunikasi lintas sektor agar rumah sakit, puskesmas, dan pihak terkait lainnya dapat memberikan pelayanan secara maksimal, sekaligus edukatif.
Langkah Kukar ini pun mencerminkan arah baru pembangunan yang tidak hanya mengejar infrastruktur, tetapi benar-benar memprioritaskan kesejahteraan dasar warganya.
“Ini bukan soal gratis atau tidak. Ini tentang keberpihakan pada hak dasar setiap warga: hidup sehat dan layak. Dan kita sudah wujudkan itu,” tegas Sunggono menutup wawancara.(AdvDiskominfoKukar/Farid)
