Karsaloka.com, KUKAR – Menindaklanjuti keterlambatan pelantikan CPNS dan PPPK akibat penyesuaian kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tidak tinggal diam.
Sejumlah langkah strategis mulai disiapkan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sembari terus mendorong kewenangan pengelolaan ASN kembali ke daerah.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa selain melobi kementerian, pihaknya juga tengah menyusun strategi internal untuk merespons kebutuhan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik.
“Kita tidak hanya menunggu. Kita siapkan skema penguatan SDM yang bisa langsung direspons jika pelantikan sudah bisa dilakukan. Jangan sampai setelah pelantikan justru bingung penempatan,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).
Menurut Edi, penting bagi daerah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam menyusun formasi ASN berdasarkan analisis kebutuhan nyata, bukan hanya dari sistem pusat yang bersifat standar. Ia juga menyampaikan bahwa Kukar telah menyiapkan basis data kebutuhan ASN per sektor, yang bisa menjadi dasar kebijakan rekrutmen ke depan.
Tak hanya soal penempatan, Edi juga menginginkan adanya peningkatan kualitas ASN pascapelantikan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar berencana memperkuat pelatihan dasar (Latsar), pembinaan berkelanjutan, serta pelibatan ASN dalam inovasi layanan publik berbasis digital.
“ASN kita ke depan harus adaptif, inovatif, dan punya jiwa pelayanan. Ini akan jadi penekanan dalam pembinaan pascapelantikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar juga tengah menyusun regulasi internal untuk memaksimalkan peran PPPK dalam struktur organisasi perangkat daerah, termasuk memberikan ruang pengembangan karier dan perlindungan hak kerja.
Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta kesiapan internal yang matang, Pemkab Kukar optimistis proses pelantikan CPNS dan PPPK nantinya akan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, merata, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin ASN, baik CPNS maupun PPPK, merasa dihargai dan diberdayakan. Karena merekalah ujung tombak pembangunan dan pelayanan,” tutup Edi. (Adv/Diskominfo)
