Pemkab Kukar Teguhkan Peran Sentral dalam PSU 2025, Dorong Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat
Karsaloka.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusan dalam mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 melalui alokasi anggaran sebesar Rp62,4 miliar.
Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi penguatan tata kelola pilkada yang transparan dan inklusif.
Penetapan anggaran tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang melibatkan KPU Kukar dan Bawaslu Kukar.
Kerja sama strategis ini juga mencakup institusi pengamanan seperti Polres Kukar, Polres Bontang, serta Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang. Dukungan lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban selama tahapan PSU berlangsung.
Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa penyediaan anggaran PSU merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang kredibel dan akuntabel.
“Tugas kami adalah memastikan kebutuhan pendanaan tersedia. Penyelenggaraan teknis tetap berada di ranah KPU dan Bawaslu. Kami hanya ingin seluruh proses berjalan lancar dan sesuai prinsip demokrasi,” tutur Edi, Jumat (21/3/2025).
Ia menambahkan bahwa sumber anggaran PSU berasal dari APBD Kukar yang telah disusun ulang melalui efisiensi sejumlah sektor, tanpa mengganggu program prioritas daerah.
“Anggaran ini disiapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kita ingin demokrasi berjalan, namun program pembangunan tetap on track,” jelasnya.
Edi juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, serta peran aktif masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya PSU.
“PSU bukan sekadar pengulangan proses pemilu, tapi juga momentum refleksi kita bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak abai dalam menggunakan hak pilih, serta bersama-sama menjaga ketenangan dan kedamaian selama proses berlangsung.
“Pemilu ini milik kita semua. Gunakan hak pilih secara bijak, jaga keamanan lingkungan, dan mari jadikan PSU sebagai ajang demokrasi yang bermartabat,” pungkas Edi.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan PSU yang aman, tertib, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang substansial. (Adv/Diskominfo)
