Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 124 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Kukar, Dr. Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (6/2/2026).
Pelantikan tersebut meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional. Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan untuk menjaga semangat kerja dan meningkatkan kinerja.
“Rotasi jabatan diharapkan membawa energi baru. Jika terlalu lama di satu posisi, semangat kerja bisa menurun dan kinerja tidak lagi optimal,” ujarnya.
Menurut Aulia, penyegaran ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030. Ia juga menekankan pentingnya bekerja berbasis data agar setiap kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran.
“Intervensi pemerintah harus didukung data yang akurat. Tanpa data, hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Terkait masih adanya jabatan pimpinan OPD yang kosong, Bupati memastikan pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka. Panitia seleksi akan segera dibentuk dengan target penyelesaian dalam waktu singkat.
Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Dr. dr. Martina Yulianti sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Heriansyah, SE, MSI sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rinda Desianti, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial, Dr. Bahari Joko Susilo, S.Pt., M.P. sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta Sukotjo, SE sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Selain itu, Bupati Kukar juga melantik empat camat baru, yakni Sukono sebagai Camat Tenggarong Seberang, Nadi Baswan sebagai Camat Muara Kaman, Asmi Riyandi Elvandar sebagai Camat Tabang, dan Syukur Budi Eko Santoso sebagai Camat Tenggarong.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyatakan DPRD mendukung langkah penataan pejabat yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan struktur OPD penting untuk menunjang pelaksanaan program-program strategis daerah.
“Kami berharap jabatan yang masih kosong dapat segera diisi secara definitif agar kinerja OPD lebih optimal,” ujarnya.(AuliaRS)
