Karsaloka.com, Balikpapan — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbukti meringankan beban biaya kuliah ribuan mahasiswa Universitas Mulia. Program ini bahkan disebut mampu menekan angka mahasiswa cuti hingga putus kuliah karena kendala ekonomi.
Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengatakan sebelum program ini berjalan, cukup banyak mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi.
“Dengan adanya Gratispol ini sangat membantu mahasiswa. Sebelum program ini berjalan, cukup banyak mahasiswa yang cuti atau menghilang karena kendala biaya kuliah,” ujar Sumardi, Rabu (13/5/2026).
Pada tahun akademik 2025, sekitar 1.500 mahasiswa diusulkan sebagai penerima bantuan, meningkat dari kuota sebelumnya yang berkisar 1.200 orang. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat, seperti berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun serta batas usia tertentu.
“Untuk jenjang S1 usia maksimal 25 tahun, sedangkan S2 dan S3 umumnya maksimal 35 tahun. Namun khusus dosen atau tenaga pendidik ada toleransi usia sampai 40 hingga 45 tahun,” jelasnya.
Gratispol juga memberi prioritas bagi dosen dan guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Besaran bantuan disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing program studi.
Di Universitas Mulia, rata-rata bantuan mencapai Rp5 juta per semester untuk program studi umum. Sementara farmasi sekitar Rp7,5 juta, kedokteran hingga Rp15 juta, dan program spesialis mencapai Rp20 juta per semester.
“Pembiayaan itu berlaku sampai delapan semester atau sampai mahasiswa lulus sesuai masa studi normal,” katanya.
Meski berdampak besar, kampus masih menghadapi kendala administratif. Salah satunya, mahasiswa yang belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring.
“Kami masih menemukan mahasiswa yang belum mengisi data di website. Padahal kampus sudah mengusulkan. Kalau tidak dilengkapi, dananya harus dikembalikan karena kami tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairannya,” ungkapnya.
Pihak kampus terus melakukan pendampingan agar mahasiswa tetap aktif dan tidak kehilangan hak bantuan.
“Kalau mahasiswa tiba-tiba hilang tanpa laporan, itu yang menyulitkan. Tapi selama masih komunikasi dan masih dalam masa toleransi, biasanya masih bisa dibantu,” tambahnya.
Sumardi memastikan, pengelolaan anggaran program kini semakin tertata dan siap berlanjut ke tahun berikutnya.
“Sekarang anggarannya sudah lebih jelas dan ketat. Sayang kalau mahasiswa tidak registrasi karena dananya nanti kembali ke negara,” pungkasnya.(AuliaRS)
