Karsaloka.com, Samarinda – Program internet gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hampir menjangkau seluruh desa di daerah ini. Namun, di balik capaian tersebut, masih ada puluhan desa yang belum menikmati aliran listrik, sehingga menjadi pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mencatat, hingga akhir 2025 sebanyak 802 dari 841 desa telah terhubung dengan layanan internet. Dengan demikian, tersisa 39 desa yang ditargetkan dapat terlayani pada 2026.
Seluruh desa di Kabupaten Mahakam Ulu telah menikmati akses internet. Sementara di Kutai Barat, layanan internet telah menjangkau 167 desa, Paser 131 desa, serta seluruh desa di Penajam Paser Utara. Di Kutai Kartanegara, jaringan internet tersedia di 188 desa. Adapun Kutai Timur masih menyisakan tiga desa yang belum terhubung, sedangkan Berau tinggal satu desa.
Sebanyak 39 desa yang belum terlayani internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, belum tersedianya listrik menjadi kendala utama dalam penyediaan internet di sejumlah wilayah.
“Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Pemprov Kaltim pun menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan untuk melanjutkan pemasangan jaringan internet di desa-desa yang belum terjangkau.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto menyebut tantangan terbesar saat ini justru terletak pada penyediaan listrik, terutama di desa-desa terpencil.
Menurut Bambang, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum berlistrik. Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berangsur menurun.
“Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang saat dihubungi melalui telepon.
Upaya percepatan elektrifikasi sempat terkendala penurunan dana bagi hasil (DBH) yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, Pemprov Kaltim menggandeng pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan listrik.
“Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” terangnya.
Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, jumlah desa yang belum berlistrik diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian wilayah Paser.
Bambang menjelaskan, kondisi geografis menjadi hambatan utama karena banyak desa berada di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.
“Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah menyalurkan berbagai program pra-PLN, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal dan bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati akses listrik dan internet secara merata.(AuliaRS)
