Karsaloka.com, Kutai Kartanegara – Universitas Kutai Kartanegara mulai memperkuat layanan digital dan sistem kuliah hybrid sebagai respons atas surat edaran pemerintah soal efisiensi kerja dan energi. Namun, pembagian kerja 50 persen di kantor dan 50 persen dari rumah belum diterapkan.
Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. Ince Raden, menyatakan kampusnya telah lebih dulu mengadopsi digitalisasi dalam berbagai layanan, bahkan sebelum surat edaran kementerian diterbitkan.
“Untuk pola kerja 50 persen di kantor dan 50 persen dari rumah, itu belum kami terapkan. Kondisi di daerah berbeda dengan kota besar, jarak pegawai ke kampus relatif dekat dan jumlah SDM juga tidak terlalu banyak,” ujarnya saat ditem
Meski demikian, sejumlah layanan sudah sepenuhnya berbasis digital. Proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari pendaftaran hingga wawancara, kini dilakukan secara daring. Begitu pula dengan layanan administrasi, termasuk pengajuan surat tugas penelitian dan pengabdian masyarakat.
Di bidang akademik, kampus menerapkan sistem perkuliahan hybrid. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah secara kombinasi antara tatap muka dan daring melalui platform seperti Zoom atau Google Meet.
“Khusus mahasiswa yang bekerja, kami beri fleksibilitas. Sekitar 40 persen bisa dilakukan secara online dan 60 persen tetap tatap muka,” jelasnya.
Ia menambahkan, tidak semua mata kuliah bisa dialihkan ke sistem daring, terutama yang membutuhkan praktikum atau kegiatan lapangan, seperti di fakultas teknik dan pertanian.
Terkait kebijakan pemerintah, Ince menilai langkah tersebut sebagai upaya efisiensi yang perlu diapresiasi. Namun, implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.
“Kami melihat ini hal yang positif. Tinggal kami pilah mana yang bisa diterapkan tanpa mengganggu kualitas layanan dan proses akademik,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi saat ini juga mempermudah komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Konsultasi dapat dilakukan secara daring tanpa harus selalu bertatap muka, meski pertemuan langsung tetap dilakukan jika diperlukan.
Secara keseluruhan, kampus memastikan kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu kualitas layanan pendidikan dan tetap berjalan optimal.(AuliaRS)
