Karsaloka.com, Samarinda — Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur dinilai perlu difokuskan pada sektor yang menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi, yakni pendidikan SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu. Langkah itu dinilai penting agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud, mengatakan program Gratispol merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri itu memang kewajiban provinsi. Yang jadi pertanyaan itu kegiatan Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya itu gawenya pusat, bukan provinsi,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, pendidikan tinggi seperti S1 hingga S3 merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi lebih berfokus pada pendidikan menengah.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
“Saya merasa bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan S1, S2, S3 gratis,” katanya.
Syahariah mengungkapkan, kondisi fiskal Kaltim saat ini mengalami tekanan. Dari proyeksi awal APBD sekitar Rp24 triliun, realisasinya turun menjadi sekitar Rp12 triliun. Kondisi itu dinilai memengaruhi ruang anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program besar, termasuk Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan mencapai Rp288,5 miliar untuk 63.603 mahasiswa. Sementara pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima manfaat program dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar.
Di sektor pendidikan menengah, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah tahun ajaran 2025/2026. Pemprov Kaltim juga telah bekerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk pembayaran UKT langsung ke kampus.
Meski program dinilai memberi dampak besar bagi masyarakat, Syahariah meminta pelaksanaannya tetap selektif dan tepat sasaran.
“Kalau pun S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya harus dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa bayar sendiri dulu,” tegas Syahariah.
Ia menambahkan, bantuan pendidikan sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, ia juga berharap kritik terhadap program Gratispol disampaikan melalui dialog yang baik.
“Kalau ada yang kurang, mari bicara baik-baik. Saya hanya berharap mahasiswa juga menghargai upaya pemerintah,” tandasnya.(AuliaRS)
