Karsaloka.com, Samarinda – Sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kalimantan Timur belum rampung meski anggaran sudah digelontorkan. DPRD Kaltim mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pekerjaan yang mangkrak agar tidak terus merugikan siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan persoalan ini tidak boleh berulang setiap tahun. Ia memastikan DPRD akan mengawal penyelesaiannya hingga tuntas.
Sorotan itu muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melakukan uji petik di sejumlah daerah, seperti Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur, hingga Mahakam Ulu. Hasilnya, masih banyak proyek sekolah yang belum selesai sejak 2025.
“Karena itu dapil saya memang saya prioritaskan yang kemarin ada tiga item itu masuk dalam agenda LKPJ gubernur,” ujar Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Salah satu temuan mencolok ada pada pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Proyek tersebut jauh dari target.
“Harusnya 2026 itu sudah selesai. Tapi sampai sekarang ternyata baru kerangkanya saja yang berdiri,” katanya.
Ia mengungkapkan proyek itu berakhir putus kontrak karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Ternyata putus kontrak sama kontraktor. Alasannya pertama medannya tidak mampu mereka kerjakan. Kedua, karena anggarannya tidak cukup,” ungkapnya.
Akibatnya, siswa masih belajar di bangunan sementara dengan kondisi kurang layak. Saat hujan, aktivitas belajar bahkan harus dihentikan karena kebocoran.
“Kalau hujan kadang dikosongkan karena bocor. Ruangan kepala sekolah saja bocor-bocor, kasihan banget dan menyedihkan,” tuturnya.
Tak hanya di Paser, masalah serupa juga ditemukan di beberapa sekolah lain, seperti SMKN 1 Penajam Paser Utara yang proyeknya belum rampung, serta pembangunan SMAN 2 Paser Belengkong yang terkendala administrasi hibah lahan.
Di Balikpapan, SMK 7 bahkan belum memiliki bangku yang cukup dan masih meminjam dari sekolah lain, sementara akses ke sekolah kerap terendam air laut pasang. Di Kutai Timur, ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara juga ditemukan retak meski proyek telah selesai.
Syahariah menilai lemahnya pengawasan dan evaluasi kontraktor menjadi akar persoalan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim lebih selektif dalam menentukan pelaksana proyek.
“Saya minta kontraktor itu harus ada persyaratannya. Jangan asal menerima pekerjaan, setelah itu ditinggalkan begitu saja yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya.
Berdasarkan data Pansus, terdapat 10 kegiatan putus kontrak pada 2024 dan kembali terjadi pada delapan kegiatan di 2025. Kondisi ini menunjukkan penyelesaian proyek lama belum maksimal, sementara proyek baru terus berjalan.
DPRD Kaltim pun berencana kembali turun ke lapangan untuk memastikan progres perbaikan.
“Rabu ini kami turun lagi ke lapangan untuk mengecek sekolah-sekolah yang bermasalah,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh proyek bermasalah harus menjadi prioritas dalam anggaran perubahan tahun ini.
“Saya minta 2026 ini sekolah-sekolah yang bermasalah harus selesai. Jangan sampai anggarannya tergeser lagi,” terangnya.
Syahariah memastikan pengawasan tidak hanya di daerah pemilihannya, tetapi di seluruh wilayah Kaltim.
“Saya tidak hanya bicara dapil saya, di Mahulu juga sangat memprihatinkan. Saya akan turun cek sekolah-sekolah di sana,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian proyek pendidikan yang mangkrak harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hak dasar siswa.
“Yang jelas, organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan Komisi IV akan saya kawal sampai tuntas,” pungkasnya.(AuliaRS)
