Karsaloka.com, Tenggarong – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Kartanegara mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk segera mempercepat pengisian dan mutasi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih kosong. Langkah tersebut dinilai penting agar visi pembangunan “Kukar Idaman Terbaik” dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Umum PC PMII Kukar, Junaidi, menyampaikan bahwa penguatan struktur kepemimpinan OPD merupakan bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Visi Kukar Idaman Terbaik tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Bagaimana mungkin bicara pelayanan publik cerdas dan tata kelola akuntabel, jika dinas-dinas strategis justru dibiarkan tanpa pimpinan definitif?” ujar Junaidi, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, kekosongan jabatan pada sejumlah OPD berpotensi menghambat kinerja birokrasi dan efektivitas pelaksanaan program daerah. Kondisi tersebut, kata dia, perlu segera mendapat perhatian serius agar roda pemerintahan berjalan lebih maksimal dan terarah.
“Kami melihat ada jurang antara narasi visi dan realitas birokrasi. Kekosongan jabatan ini adalah ujian langsung bagi komitmen politik Bupati. Jika dibiarkan, maka visi Kukar Idaman Terbaik layak dipertanyakan,” lanjutnya.
Junaidi juga menyoroti ketergantungan yang berkepanjangan terhadap pelaksana tugas (Plt). Ia menilai, situasi tersebut dapat membatasi ruang pengambilan keputusan strategis dan berdampak pada lambatnya realisasi program prioritas daerah.
“Plt tidak punya keberanian struktural untuk mengambil keputusan besar. Ketika Bupati menunda mutasi, yang terjadi adalah pembiaran sistemik atas kelumpuhan birokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah OPD yang masih belum memiliki pimpinan definitif merupakan sektor penting yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti pelayanan sosial, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, perumahan, perencanaan pembangunan, serta keterbukaan informasi publik.
“Jika sektor-sektor ini berjalan tanpa kepemimpinan definitif, maka rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Program mandek, anggaran tidak optimal, dan pelayanan publik kehilangan kepastian,” tegas Junaidi.
Melalui pernyataan tersebut, PC PMII Kukar berharap pemerintah daerah dapat menyusun dan mengumumkan agenda mutasi jabatan OPD secara terbuka, objektif, serta berbasis sistem merit, guna memastikan profesionalisme dan kinerja birokrasi tetap terjaga.
“Mutasi adalah tanggung jawab politik Bupati. Ini soal keberanian memimpin, bukan soal kompromi kekuasaan. Jika mutasi terus ditunda, publik berhak menilai bahwa pemerintah daerah gagal mengawal visi yang mereka janjikan sendiri,” ujarnya.
Junaidi menegaskan, PMII Kukar akan terus menjalankan peran kontrol sosial secara konstruktif sebagai bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
“Kami akan terus mengingatkan, Kukar Idaman Terbaik hanya akan bermakna jika birokrasi diisi secara serius. Jika pemerintah daerah abai, maka kritik dan tekanan publik adalah konsekuensi politik yang tak terelakkan,” pungkasnya.(AuliaRS)
